Kebijakan Penegak Hukum Untuk Kejahatan Cyber Cryme

Strategi Jangka Pendek

Penegakan hukum pidana: salah satu manivestasi untuk membuat hukum tidak hanya sebagai barang hukum dan tidak hanya senagai barang rongsokan yang tidak berguna.
Mengoptimalkan UU khusus lainnya. Sector cyber space banyak bersentuhan dengan sektor-sektor laun yang telah memiliki aturan khusus dalam pelaksanaannya. Ada beberapa aturan yang bersentuhan dengan dunia cyber yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cybercrime, sehingga sepak terjangnya semakin sempit.
Rekruitment aparat penegak hukum. DIutamakan dari masyarakat yang menguasai dunia komputer dan internet di samping kemampuan lain yang dipersyaratkan.

B. Strategi Jangka Menengah

Cyber Police :orang-orang khusus yang dilatih dan dididik untuk melakukan penyidikan Cyber Cryme :Pola pembentukannya merupakan bagian dari upaya reformasi kepolisian.
Kerjasama internasional. Hal ini dikarenakan kejahatan modern sudah melintasi batas-batas nnegara yang dilakukan berkat dukungan teknologi, sistgem komunikasi, dan trasnportasi. Hal ini dapat menunjukkan adanya sistem kepolisian yang terbuka, dan mendapatkan keuntungan dalam kerjasama mengatasi penjahat-penjahat internasional yang masuk melintasi wilayah hukum Indonesia.

C. Strategi Jangka Panjang

Membuat UU Cybercrime. Tujuannya adalah untuk pemberatan atas tindakan pelaku agar dapat menimbulkan efek jera dan mengatur sifat khusus dari sistem pembuktian.
Membuat perjanjian bilateral. Media internet adalah media global, yang tidak memiliki batasan waktu dan tempat. Cybercrime dapat melibatkan beberapa negara, sehingga perlu hubungan di jalur bilateral untuk menaggulanginya