Penanggulangan Kasus

Penanggulangan Kasus

Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap content, computer system dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara penanggulangannya :

1.Mengamankan sistem

Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized actions yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengaman akan adanya penyerangan sistem melaui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web Server.

2.Belanja online menjadi salah satu modus penipuan di dunia maya. Seperti hukum dagang, belanja online semakin populer di kalangan masyarakat berimbas kepada meningkatnya penipuan di dunia maya. 
Di Australia, satu dari 15 orang pembeli online menjadi korban dari penipuan kartu kredit atau kartu debit online dua tahun lalu. Jumlah kehilangan pun meningkat 50 persen menjadi US$ 278 juta dolar. Jumlah ini "lebih baik" dibandingkan kondisi di Inggris dan Amerika yang menunjukkan data bahwa satu dari 10 pembelanja online menjadi korban.
 
Kemajuan teknologi dan perubahan pola pembayaran konsumen, membuat perubahan pula pada perilaku penjahat,' kata Steven Munchenberg, Chief Executive Australian Bankers’ Association (ABA).             Bank dan para peritel merespon penipuan itu dengan perangkat lunak yang lebih baik untuk mendeteksi penipuan belanja secepat mungkin. Meskipun demikian, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan selaku konsumen untuk mencegah agar tidak menjadi korban ;

a.  Rahasiakan PIN Anda    
Jangan pernah mengungkapkan PIN atau nomor rekening Anda secara detail. Jika Anda tidak terlibat dalam penipuan, uang Anda yang hilang bisa dikembalikan oleh pihak bank. Namun dalam Electronic Funds Transfer Code of Conduct disebutkan kewajiban itu menjadi hilang jika Anda ketahuan menunjukkan nomor PIN  atau password Anda. Kebanyakan kasus kehilangan itu dilakukan dalam transaksi tanpa PIN ketika para pemilik kartu kredit dan retailer tidak bertemu langsung.

b.  Sedia Anti-Virus Sebelum Kebobolan
Instal perangkat lunak (software) anti-virus dan pastikan selalu memperbaruinya. Anda juga membutuhkan anti-spyware dan firewall yang bagus. Kebanyakan sistem operasi gadget sudah menyertakan perangkat tersebut jadi pastikan bahwa semuanya aktif.

c.  Jangan Respons Spam
Secepatnya menghapus e-mail atau pesan pendek spam dan jangan meresponnya. Kebanyakan orang paham dengan penipuan umum, misalnya, Anda mendapatkan lotere atau menerima komisi jika membantu seseorang yang mengalami masalah keuangan. Yang tidak biasa adalah permintaan melalui e-mail atau pesan pendek untuk memperbarui detail akun Anda.

d.  Gunakan Sistem Pembayaran Terpercaya
Gunakan sistem pembayaran lewat Paypal.com untuk transaksi Internet atau kartu kredit atau kartu debet berlimit rendah saat bertransaksi online.

e.  Kata Kunci Jangan Sekali-kali Bocor
Amankan password e-mail Anda untuk mencegah para pencuri mengambil informasi dan menciptakan identitas palsu dengan e-mail Anda. Jangan lupa secara berkala ubah password.

f.  Segera Cek Transaksi yang Baru Dilakukan
Segera Cek Transaksi  begitu Anda menerima barang. Jika Anda menjadi korban penipuan online, jangan panik. Lapor polisi dan bank Anda secepatnya. Ini mungkin tidak menyenangkan, tetapi Anda tidak akan mengalami kerugian jangka panjang.

3.Secara Global

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, dimana pada tahun 1986 OECD telah memublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime : Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah :

1. melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya.
2. meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
3. meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime.
4. meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
5. meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime.

4.Perlunya Cyberlaw

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.

Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap.

Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Seperti contoh, masih belum dilakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No8/1981 Pasal 184 ayat 1 bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalam internet, misalnya KUH Pidana pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum.

Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk kasuss carding misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain.

5.Perlunya Dukungan Lembaga Khusus

Lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun NGO (Non Government Organization), diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Amerika Serikat memiliki komputer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) sebagai sebuah divisi khusus dari U.S. Departement of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki IDCERT (Indonesia Computer Emergency Rensponse Team). Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer.

Paling Akurat 

Artikel Terkait

Judul: Penanggulangan Kasus
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Paling Akurat